KNOWLEDGE

DIPUTUSKAN NO HAKIM PN BEKASI KUASA HUKUM TERGUGAT MINTA APARAT HUKUM BONGKAR MAFIA TANAH RAWA SEMUT 

BekasiARSNewsy,-

Dipimpin Ketua Hakim Djuyamto SH dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi, dihadapan kuasa hukum Penggugat A.Yetty Lentari, SH (dkk) serta kuasa hukum Tergugat Juanda SH, Muslim Idris SH serta Jopie SH, terkait Putusan Pengadilan atas obyek perkara nomor : 142/Pdt.G/2019/PN.Bks Kota Bekasi, Senin 7 Oktober 2019, diputuskan NO (Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard,  putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil) dan selanjutnya Ketua Hakim mempersilakan para pihak untuk melakukan upaya hukum sesuai ketentuan berlaku jika dinyatakan keberatan atas putusan tersebut.

Atas putusan PN Bekasi itu, kuasa hukum Tergugat, Juanda SH menyatakan tidak akan melakukan upaya hukum. Karena dirinya sudah melakukan upaya hukum lain yakni melaporkan balik para pihak, diantaranya Nimin Saniko plus ahli waris terkait Pasal 263 KUHP, karena data yang mereka buktikan itu tidak ada. Artinya Data Kosong hingga di Kecamatan. Selanjutnya dilaporkan balik terkait Pasal 317 KUHP yakni Laporan Palsu dan Keterangan Palsu. Semoga aparat hukum bisa membongkar siapa siapa mafia tanah di Rawa Semut alias Jatiasih itu (Obyek perkara seluas 1.781 m2 di Kampung Rawa Semut, Jati Asih, Kota Bekasi atas nama Ahmad Surya Ghumbyra, red).

Sementara bagi, Muslim Idris SH, yang juga kuasa hukum Tergugat, menilai bahwa putusan PN Bekasi hari ini sudah jelas membuktikan bahwa apa yang didalihkan para Penggugat itu Tidak Benar. Mereka mengaku punya tanah, tapi didalamnya tanah tanah yang diakuinya mereka itu milik orang lain semua. Salah satunya, SHM Milik Sudjono, sejak tahun 1982. Jadi mereka sesungguhnya tidak punya tanah, tegas Muslim.

“Jelas itu tanah miliknya tergugat. Penggugat tidak punya hak apapun diatas tanah tersebut. Kami ada alas hak dan ada akta jual belinya sah. Kami membelinya melalui pejabat PPAT yang sah tahun 1981. Sejatinya kami akan terus melakukan aktifitas kegiatan kami disana karena memang tanah miliknya Tergugat. Jadi tidak ada alasan kami untuk menghentikan kegiatan tersebut, ” ungkap Muslim Idris SH.

BACA JUGA :  PROTOKOL KESEHATAN KETAT DIJAGA AGAR DESTINASI DAN SETRA EKONOMI KREATIF TIDAK PICU KLASTER BARU

Dan ditambahkan, Juanda SH bahwa Tergugat memiliki tiga AJB (Nomor 1216, 1217, dan 759). Dari tiga AJB tersebut ada yang bernama Bohir dalam transaksi jual beli. Tapi disisi lain, Bohir tidak mengakui pernah menjual kepada almarhum Ahmad Surya Ghumbyra. Akan tetapi fakta membuktikan Hasil Laboratorium Kriminal (Forensik) Polres Bekasi identik sidik jari Bohir saat jual beli terjadi. Termasuk sidik jari Ja’anasa juga identik.

“Bahkan terkait AJB kami tersebut pun tercatat di Kecamatan Pondok Gede. Sedangkan arsip mereka nggak ada. Arsip itu sudah diperiksa oleh Polres Bekasi, sehingga menjadi dasar laporan balik kami ke Kepolisian terhadap mereka dengan Pasal 263 KUHP, karena unsurnya sudah terpenuhi semua,” jelas Juanda SH, usai Putusan PN Bekasi sore tadi.

Seperti diketahui, berdasarkan riwayatnya, Girik C146 sudah dibebaskan tahun 1976 oleh Yayasan TIM. Artinya girik itu pada tahun 1976 sudah dibebaskan dan sudah ditarik. Ada SPH nya girik itu sudah ditarik. Dan girik C146 obyeknya sawah, bukan darat. Soal sertifikasi yang diajukan  Muhammad cs ke BPN Bekasi, sudah ditolak BPN, bahkan orang BPN siap untuk jadi saksi Tergugat. Sementara pengajuan sertifikasi atas lokasi tanah tersebut, yang kami ajukan ke BPN tidak ditolak karena alas haknya,  jelas Juanda SH, seraya menyudahi perbincangannya. (tjo; foto yap

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *